Pelatihan & Produktivitas


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Fungsinya sebagai berikut :

  • Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;
  • Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;
  • Pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; dan
  • Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja.

Jenis Layanan, perijinan dan rekomendasi

  • Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
  • Tanda Daftar bagi LPK Perusahaan / Pemerintah
  • Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Swasta
  • Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Swasta untuk magang ke luar wilayah Indonesia
  • Rekomendasi Tenaga Kerja Magang ke Luar NegeIjin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
  • Tanda Daftar bagi LPK Perusahaan / Pemerintah
  • Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Swasta
  • Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Swasta untuk magang ke luar wilayah Indonesia
  • Rekomendasi Tenaga Kerja Magang ke Luar Negeri

JENIS PELATIHAN

  • Pelatihan manajemen usaha
  • Pelatihan tata rias wajah
  • Pelatihan tata rias rambut
  • Pelatihan tata boga
  • Pelatihan perbengkelan sepeda motor
  • Pelatihan sulam pita
  • Pelatihan menjahit
  • Pelatihan pengelasan
  • Pelatihan Sablon
  • Pelatihan AMT (Achievment Motivation Training)
  • Pelatihan Jurnalistik
  • Pelatihan Alumunium
  • Pelatihan Bordir
  • Pelatihan Sosialisasi Kelembagaan

Data series pelatihan keterampilan

1.

Tata boga
40
25
72
90
60

Orang

2.

Bengkel sepeda motor
-
-
20
60
60

Orang

3.

Diversifikasi produk sepatu
-
-
20
-
-

Orang

4.

Las ketok duco
-
-
20
-
-

Orang

5.

Menjahit
-
3
20
60
-

Orang

6.

Pemanfaatan limbah sampah
-
-
40
-
-

Orang

7.

Achievment Motivation Training (AMT)
30
25
50
-
-

Orang

8.

Manajemen Usaha Kecil Menengah (MUKM)
30
25
50
30
120

Orang

9.

Tata rias
20
20
72
-
-

Orang

10.

Pengelasan
-
-
-
-
60

Orang

 

 

BURSA KERJA KHUSUS

PENGERTIAN :

  1.  BURSA KERJA ADALAH LEMBAGA YANG MENJALANKAN FUNGSI MEMPER- TEMUKAN ANTARA PENCARI KERJA DENGAN PENGGUNA UNTUK PENEMPATAN TENAGA KERJA.
  2.  BURSA KERJA KHUSUS YANG SELANJUTNYA DISEBUT BKK ADALAH BURSA  KERJA DI SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA .

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BKK :

  1. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEPDIKBUD DAN DEPNAKER, NO : 076/U/11993 DAN NO : KEP.214/MEN/1993 TENTANG PEMBENTUKAN BURSA KERJA DAN PEMANDUAN PENYELENGGARAAN BURSA KERJA  DI SATUAN  PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI.
  2. KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN DIKDASMEN DEPDIKBUD DAN DIRJEN BINAPENTA DEPNAKER, NOMOR : 009/K/Kep/U/1994  DAN NOMOR : Kep.02/BP/1994 TENTANG PEMBENTUKAN BURSA KERJA DI SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN  PEMANDUAN PENYELENGGARAAN BURSA KERJA
  3. PERMENAKERTRANS R.I  NO. 07/MEN/IV/2008, TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
  4. KEPUTUSAN DIRJEN BINAPENDAGRI NOMOR : KEP. 131/DPPTKDN/XI/2004,  TENTANG PETUNJUK TEKNIS BURSA KERJA KHUSUS.

RUANG LINGKUP KEGIATAN BKK

  1. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PENCARI KERJA DARI SISWA DAN ALUMNINYA YANG AKAN MEMASUKI DUNIA KERJA.
  2. PENDATAAN LOWONGAN KERJA.
  3. PENAWARAN TENAGA KERJA ALUMNINYA KEPADA PENGGUNA.
  4. PEMBERIAN BIMBINGAN KEPADA PENCARI KERJA ALUMNINYA UNTUK MENGETAHUI MINAT, BAKAT DAN KEMAMPUANYA SESUAI KEBUTUHAN PENGGUNA ATAU  UNTUK MANDIRI.
  5. PELAKSANAAN VERIVIKASI  SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI PENGIRIMAN ATAU PENEMPATAN YANG TELAH DILAKUKAN
  6. MELAKSANAKAN KEGIATAN PAMERAN BURSA KERJA DAN KEGIATAN SEJENISNYA.

BIAYA JASA PENEMPATAN

  1. DITETAPKAN ATAS KESEPAKATAN BURSA KERJA KHUSUS DENGAN PENGGUNA
  2. TIDAK MEMUNGUT BIAYA JASA PENEMPATAN KEPADA PENCARI KERJA, KECUALI UNTUK JABATAN TERTENTU SEPERTI UNTUK JABATAN MANAJER.

 

 

PAMERAN KESEMPATAN KERJA

DASAR HUKUM :

  1. UNDANG-UNDANG NO. : 13  TAHUN  2003 Tentang  Ketenagakerjaan.
  2. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I  NOMOR : 07/MEN/IV/2008, tentang  Penempatan Tenaga Kerja.                                                                 

PAMERAN KESEMPATAN KERJA

Pameran Kesempatan Kerja adalah Aktivitas untuk mempertemukan antara sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja penda waktu setempat tertentu dengan  tujuan penempatan.

Pameran Kesempatan Kerja  dikenal masyarakat dengan nama Job Fair atau pameran bursa kerja  dapat di lakukan oleh  : 

  1.  Instansi pemerintahan yang bekerja di bidang ketenaga kerjaan
  2.  Lembaga swasta berbadan hukum  ( LPTKS )
  3.  Bursa kerja khusus
  4.  Badan hukum  lainnya.

 Untuk dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja sebagaimana dimaksud, penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan kabupaten/kota dengan persyaratan sebagai berikut :

a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum

b. peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja

   c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja .

d. tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.

 

Pelaksana kegiatan tersebut diatas wajib :

a.  Melaporkan hasil penempatan langsung setelah selesai penyelenggaraan dan hasil penempatan setelah paling lama 3 (tiga) bulan ;

b. Menjaga ketertiban umum .

 
 

© 2016 - DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG
Contact : Jl. Martanegara No. 4 Bandung, Telp. 022-7311330 / 022-7313130
Email: disnaker@bandung.go.id